DAIRI, ASPIRASI.news – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Dairi menggelar rapat kerja bersama seluruh Pemerintah Desa se-Kabupaten Dairi dalam rangka evaluasi dan refleksi satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dairi periode 2025-2030.
Rapat kerja itu dihadiri oleh Bupati Dairi, Vickner Sinaga, Jumat (20/2/2026), di Balai Budaya Sidikalang.
Vickner Sinaga menegaskan, rapat kerja menjadi ruang dialog terbuka antara Kepala Desa dan Pemkab Dairi, sekaligus momentum memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Setahun kepemimpinan kami adalah waktu untuk bekerja, berbenah, dan memastikan setiap program benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke desa-desa. Fokus kita tetap mengutamakan Gotong-royong, Kesetiakawanan sosial, dan Merawat Bumi. Semua yang kita lakukan ini adalah dari Dairi untuk Dairi, untuk provinsi, untuk NKRI dan untuk dunia,” ujar Bupati.
Lebih lanjut Bupati Dairi memaparkan, sejumlah hasil kerja selama satu tahun terakhir, diantaranya peningkatan dan penguatan sektor pertanian, peningkatan pelayanan kesehatan melalui UHC, program sejuta pohon yang sudah mencapai enam puluh dua ribu pohon, serta percepatan penyaluran bantuan sosial. Selain itu, digitalisasi administrasi sudah diterapkan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan.
Setelah dibuka secara resmi oleh Bupati, raker dilanjutkan pemaparan materi dari beberapa narasumber, seperti Kepala Bappeda, terkait penyelarasan dan sinkronisasi perencanaan Pemerintah Kabupaten dan Desa, Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM tentang Perkembangan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Dairi, Kepala Dinas PMD tentang Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 serta tatacara penyaluran, Inspektur yang diwakili oleh Irban tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Tindak lanjut LHP serta dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan Paralegal Justice Award (PJA) 2025 kepada Kepala Desa Sigambir-gambir, Lesny Purba dan Kepala Desa Maju, Peronika Siregar.
Paralegal Justice Award (PJA) adalah penghargaan bergengsi dari Kementerian Hukum dan HAM bagi Kepala Desa/Lurah yang berperan sebagai juru damai (Non-Litigation Peacemaker) dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya. Sertifikat ini mengapresiasi kontribusi dalam akses keadilan, pelatihan paralegal, dan penciptaan Desa sadar hukum.
Melalui rapat kerja ini, Pemerintah Kabupaten Dairi berharap capaian satu tahun kepemimpinan dapat menjadi pijakan untuk melanjutkan program-program strategis demi terwujudnya Kabupaten Dairi yang lebih Tangguh, maju, sejahtera, dan berdaya saing. | Gerson Tobing
