Labuhanbatu, ASPIRASInews – Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG, MKM mengikuti kegiatan orientasi retret bersama Kepala Daerah lainnya setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Kamis, (20/2/2025).
Kegiatan reatreat itu dilaksanakan oleh Kemendagri di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, sejak tanggal 21-28 Februari 2025. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan para Kepala Daerah.
Bupati Labuhanbatu Hj Maya Hasmita dengan mengenakan seragam TNI, tiba di Akmil Magelang bersama dengan Kepala Daerah lainnya menggunakan bus militer. Dia terlihat tampak siap untuk mengikuti pembekalan tersebut.
Disela-sela kegiatan, Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita mengungkapkan, bahwa kegiatan retreat tersebut memberikan pembekalan agar para kepala daerah semakin mantap dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing.
Maya Hasmita menjelaskan, pengalaman dan wawasan yang didapat dari kegiatan itu nantinya akan diterapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Labuhanbatu.
Saat pembekalan mengenai tata ruang dan pertanahan, kata Maya, bahwa Menteri ATR/BPN menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam percepatan reforma agraria, pendaftaran tanah, penyelesaian konflik pertanahan, serta optimalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna mendukung investasi.
Menanggapi hal tersebut, Ramses Marulitua Sihombing sebagai pemerhati dan peduli Labuhanbatu mengatakan, bahwa Bupati Maya Hasmita diharapkan dapat melihat persoalan mengenai percepatan reforma agraria, pendaftaran tanah, penyelesaian konflik pertanahan, serta optimalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Ramses membeberkan, bahwa saat ini terdapat sekitar 70 juta hektare Areal Penggunaan Lain (APL) di Indonesia, dengan 55,9 juta hektare atau 79,5% sudah terpetakan dan bersertipikat.
Sementara, masih ada sekitar 14,4 juta hektare tanah yang belum terpetakan. Masih ada 20,5% tanah yang belum terpetakan. Ini yang harus dikejar agar semua tanah memiliki kepastian hukum.
Ramses Sihombing yang juga DPP LSM Taat Wong Nusantara (TAWON) menegaskan, kepastian hukum atas tanah berkontribusi besar terhadap perekonomian, termasuk dalam penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencapai Rp23 triliun per tahun.
“Sering kali orang yang seharusnya tidak berhak justru mendapatkan tanah, sementara yang benar-benar berhak malah terabaikan,” ungkapnya.
Ramses Sihombing juga menyoroti lambatnya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Pemda yang berdampak pada penerbitan RDTR dan perizinan investasi.
Dari target 2.000 RDTR yang dibutuhkan, baru 619 yang tersedia. Menteri Nusron mendesak agar kepala daerah segera menyusun RDTR agar tidak menghambat investasi.
Dari pembekalan ini tentu menjadi tantangan bagi Hj Maya Hasmita sebagai Bupati dan Haji Jamri sebagai Wakil Bupati Labuhan batu.
“Kabupaten Labuhan batu beraneka ragam komplik persoalan tanah, perkebunan dan pertanian kelapa sawit di kawasan hutan negara. Perusahaan kelapa sawit yang tidak memiliki IUP dan HGU harus segera diselesaikan”, pungkas Ramses. | Eka Hombing
