HUMBAHAS, ASPIRASInews – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Humbahas, Martogi Purba mengatakan, bahwa pelaksanaan program pembangunan pemerintah daerah di Kabupaten Humbahas harus berdasarkan skala prioritas.
“Hal ini akibat efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga banyak anggaran dipotong khususnya bidang infrastruktur,” kata Martogi Purba saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Paranginan, Selasa (25/2/2025).
Hadir dalam kegiatan itu, anggota DPRD Humbahas Bantu Tambunan, Labuan Sihombing, Monang Nababan, Bosfer Nababan dan Lam Marganda Silaban, para pimpinan OPD, Camat Paranginan Sabar Saragih, dan lainnya.
Asisten Ekbang Martogi Purba menambahkan, setiap program pembangunan yang diusulkan di tingkat desa tetap ditampung dan menjadi masukan. Namun, pelaksanaannya harus skala prioritas dan menyentuh langsung dengan kehidupan masyarakat.
“Utamanya program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sesuai dengan visi misi yakni membangun masyarakat adil, makmur, lestari dan berkeadaban,” jelasnya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Humbahas, Labuan Sihombing. Ia mengatakan, bahwa pembangunan harus tetap jalan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Prioritaskan yang paling dibutuhkan masyarakat, apalagi saat ini banyak pemotongan anggaran. Pertemuan ini harus ada dampaknya, jangan dilakukan Musrenbang tapi tidak ada hasilnya,” tegas Labuan Sihombing.
Dalam giat tersebut, dilakukan pembahasan terkait objek wisata Sipinsur. Belakangan ini pengunjungnya menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Sewaktu tiket masuk Rp 1.000, banyak wisatawan yang berkunjung ke Sipinsur. Namun setelah tarifnya dinaikkan menjadi Rp10.000, pengunjung menjadi berkurang.
Hal ini menjadi masukan bagi Pemkab dan DPRD Humbahas, agar tarif tiket masuk ke Sipinsur ditinjau kembali. | Saut MS
